Sumberdaya manusia (SDM) adalah kumpulan potensi manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang dinamis, adaptif dan mampu transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di dalamnya mencapai kesejahteraan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. SDM merupakan salah satu faktor kunci dalam pembangunan negara, yaitu dengan membentuk SDM yang mandiri, berkualitas, unggul dalam persaingan global.

Pemerintah memainkan peran yang sangat aktif di masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan ekonomi melali peran Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diarahkan untuk menciptakan aparatur yang bertanggung jawab, bersih, profesional, birokrasi yang efisien dan efektif, dan menciptakan pelayanan prima kepada masyarakat. PNS adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri dan digaji. Setiap pegawai negeri memiliki hak dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan keberhasilan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan pegawai untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik (good governance) sangat diperlukan konsep pengembangan sumber daya aparatur. Pengembangan sumber daya manusia dapat diartikan sebagai upaya mempersiapkan pegawai agar dapat bergerak dan berperan dalam organisasi sesuai dengan pertumbuhan, perkembangan dan perubahan suatu organisasi. Di Indonesia Undang – Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian telah mengamanatkan agar pemerintah memberikan kesejahteraan yang memadai bagi PNS. Oleh karena itu, amanat UU 43/1999 untuk menciptakan aparatur negara yang sejahtera belum dilaksanakan secara sungguhsungguh oleh para pengambil kebijakan. Banyak pegawai yang tetap bertahan sebagai PNS sekadar sebagai status dan tidak ada lagi tanpa ada motivasi untuk berprestasi lebih baik. Korupsi waktu yang diakibatkan karena pegawai lebih berkonsentrasi di luar pekerjaan utama ini seolah-olah merupakan persoalan kecil, tetapi sesungguhnya kerugian negara dan rakyat akibat kinerja lembaga pemerintah yang buruk sangat besar.

Untuk menciptakan good governance, langkah awal yang harus dibenahi adalah menata kembali sistem remunerasi secara profesional dan diimbangi dengan pemberian sanksi tegas terhadap yang melanggar hukum tanpa ada tebang pilih. Pemerintah telah mengubah sistem penggajian dan tunjangan PNS dengan berbasis kinerja. Sistem secara manual sudah ditempuh dengan segala dinamisasi dilapangan. Agar tersistem secara adil dan profesional dengan ikut serta perkembangan di era industri 4.0 sudah selayaknya menerapkan digitalisasi sistem remunerasi sebagai bagian dari inovasi e-goverment.

Perbaikan sistem pegawaian dan pelaksanaan remunerasi hingga penerapan secara digitalisasi diharapkan akan mampu meningkatkan performance pegawai agar dapat lebih memaksimalkan pelaksanaan pelayanan. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan pegawai tidaklah pekerjaan yang mudah. Semuanya perlu komitmen, konsistensi dan dukungan para pimpinan dan seluruh unsur pegawai. Pada penerapan sistem yang baru diperlukan pengawasan agar dapat sesuai dengan tujuananya. Remunerasi yang dilaksanakan diberikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Kecamatan secara bertahap agar tidak terjadi saling cemburu antar pegawai antar instansi. Selain itu untuk para pimpinan agar lebih bijak dan adil dalam membirakan tugas kepada para pegawainya karena pada sitem remunerasi dihitung dari beban kerja dan tugas-tugas yang telah dilaksanakannya. Sehingga terwujud tata pemerintahan “Good Governance”.